Makalah : FAKTOR-FAKTOR DAN KRONOLOGI JATUHNYA PEMERINTAHAN ORDE BARU

Posted: 16 November 2012 in Uncategorized

Assalamualaikum Wr.Wb.

Untuk post saya yang pertama saya akan menulis makalah tentang faktor faktor dan kronologi jatuhnya pemerintahan orde baru.

==================================================================

FAKTOR-FAKTOR DAN KRONOLOGI JATUHNYA PEMERINTAHAN ORDE BARU

 (Lambang Sekolah)

OLEH : XII IPA 1

ARI NANDA SETIAWAN

ROBY SAPUTRA HASIBUAN

RYZMA WULAN UTAMI

SHELLA NURSANTI

SUSANTI

SMA NEGERI 1 KUNDUR

TAHUN PELAJARAN 2012/2013

 ——————————————————————————————————————————————–

Kata Pengantar

          Puji syukur kami ucapkan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun makalah Faktor-faktor dan Kronologi Jatuhnya Pemerintahan Orde Baru.”

Penyusunan makalah tersebut dapat selesai, tidak terlepas dari bimbingan guru bidang studi Sejarah yaitu Bapak Syafrizalman, ucapan terima kasih kepada guru pembimbing.

Kami menyadari bahwa tak ada gading yang tak retak, begitu pula makalah tersebut masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kritikan dan saran dari pembaca yang bersifat membangun sangat kami harapkan. Atas kritikan dan saran, kami mengucapkan terima kasih.

Tanjungbatu, 6 November 2012

                                                                                       Penulis

——————————————————————————————————————————————————————

Daftar Isi

   (Di buat Sendiri Ya)

—————————————————————————————————————————————–

BAB I

PENDAHULUAN

     1.A.    Latar belakang

     Orde baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan presiden Soekarno. Orde baru berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meski dibarengi dengan praktek korupsi yang merajalela di Negara ini. Hal ini terlihat dari peningkatan pendapatan perkapita rata-rata 4,3% pertahun pada tahun 1965-1988. Dari tahun 1988, perekonomian tumbuh hampir 7% dalam setahun. Keberhasilan program keluarga berencana dan langkah-langkah untuk meningkatkan produksi beras secara dramatis menurunkan malnutrisi(kekurangan gizi) dan kematian bayi.  Prestasi terbaik Soeharto adalah penurunan angka kemiskinan. Sejumlah ekonom memperkirakan, lebih dari 70% masrakat Indonesia hidup dalam kemiskinan pada tahun 1970. Pada tahun 1990, angka tersebut menurun menjadi sekitar 15%. Di pertengahan tahun 1980-an, Soeharto dijuluki sebagai bapak pembangunan.

Pada pertengahan tahun 1997, krisis ekonomi melanda Asia yang menyebabkan kondisi ekonomi Negara-negara Asia termasuk Indonesia sangat memprihatikan. Adapun krisis ini disebabkan karena keterikatan system ekononi Indonesia atau global dimana IMF, Bank Dunia, dan lembaga keuangan lain menjadi salah satu sumber keuangan Indonesia dalam pembiayaan pembangunan nasional. Krisis ekonomi yang di tandai dengan jatuhnya nilai mata uang rupiah bersamaan dengan melambungnya nilai mata uang dollar serta diikuti dengan melambungnya harga-harga kebutuhan sembako, harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh.

Kontradiksi internal yang demikian menciptakan keretakan pada dinding system politik orde baru. Gerakan Mahasiswa Indonesia 1998 adalah puncak gerakan mahasiswa yang ditandai dengan tumbangnya orde baru dan lengsernya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan, tepatnya pada tanggal 21 mei 1998. Gerakan diawali dengan terjadinya krisis moneter di pertengahan tahun 1997. Harga-harga kebutuhan melambung tinggi, daya beli masyarakat pun berkurang. Tuntutan mundurnya Soeharto menjadi agenda nasional gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa dengan agenda reformasi mendapat simpati dan dukungan dari rakyat. Gedung wakil rakyat, yaitu gedung DPR / MPR dan gedung-gedung DPRD di daerah, menjadi tujuan utama mahasiswa dari berbagai kota di Indonesia. Seluruh elemen mahasiswa yang berbeda paham dan aliran dapat bersatu dengan satu tujuan untuk menurunkan Soeharto. Organisasi yang mencuat pada saat itu antara lain adalah FKSMJ dan Forum Kota karena mempelopori pendudukan gedung DPR/MPR.

Pemerintah Soeharto semakin disorot setelah tragedi TRISAKTI pada tanggal 12 mei 1998 yang kemudian memicu kerusuhan Mei 1998 sehari selepasnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir di seluruh Indonesia. Dibawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Pada tanggal 21 mei 1998 tepatnya pukul 09.00 WIB, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dan kemudian mengucapkan terimakasih serta mohon maaf kepada seluruh rakyat.

Berdasarkan hal tersebut, kami mencoba menyusun makalah yang memperjelas pemahaman tentang faktor penyebab jatuhnya pemerintahaan orde baru dan kronologinya.

1.2.     Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapt dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

  1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan jatuhnya pemerintahan orde baru?
  2. Bagaimana kronologi jatuhnya pemerintahan orde baru?

1.3.     Tujuan

Sesuai dengan permasalahan di atas, tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah :

  1. Mendeskripsikan faktor penyebab jatuhnya pemerintahan orde baru.
  2. Mendeskripsikan kronologi jatuhnya pemerintahan orde baru. 

1.4.     Manfaat

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut.

  1. Bagi pelajar, makalah ini dapat dijadikan sebagai materi pemahaman tentang factor dan kronologi jatuhnya pemerintahan orde baru.

————————————————————————————————————————————————–

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1.    Masa Orde Baru

     Pada hakikatnya orde baru bukjan penyangkalan terhadap  yang lama tetapi lebih sebagai pembeharuan yang terkait dengan persoalan bangsa yang dinilai sangat kronis. B  Penataan yang baru tidak hanya terfokus pada bidang tertantu tetapi mencakup perubahan dan pembagaruan tatanan seluruh kehidupan bangsa dan Negara bedasarkan kemurnian pancasila dan UUD 1945. Dengan kata lain, orde baru menjadi titik awal koreksi terhadap berbnagai penyelewengan pada masa lampau. Orde baru juga mengemban tugas menyusun kembali kekuatan bangsa untuk menumbuhkan satbilitas nasional guna mempercepat proses pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur.

Pemerintahan orde baru mnenyadari sepenuhnya bahwa akibat konflik yang berkepanjangan, penderitaan rakyat telah mencapai titik yang tertinggi. Oleh karena itu pemerintah orde baru menyadari bahwa stabilitas politik adalah hal yang penting untuk ditegakkan demi kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional.

Pemerintah orde baru menggunakan politik sebagai sarana untuk menciptakan berbagai instrument politik dengan tujuan menguasai dan mengontrol kelompok yang dikuasai, yaitu rakyat. Hal itu dilakukan tentu tidak lepas dari koridor untuk menciptakan kondisi politik yang mantap sebagai kunci sukses orde baru dalam melaksanakan pembangunan.

2.2.     Kelebihan dan Kelemahan Pemerintah Orde Baru

Kelebihan sistem Pemerintahan Orde Baru

  • Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000.
  • Sukses transmigrasi.
  • Sukses KB.
  • Sukses memerangi buta huruf.
  • Sukses swasembada pangan.
  • Pengangguran minimum.
  • Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun).
  • Sukses Gerakan Wajib Belajar.
  • Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh.
  • Sukses keamanan dalam negeri.
  • Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia.
  • Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru

  • Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme.
  • Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pem-bangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan dae-rah sebagian besar disedot ke pusat.
  • Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua
  • Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya.
  • Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin).
  • Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
  • Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibreidel.
  • Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program “Penembakan Misterius” (petrus).
  • Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya).

—————————————————————————————————————————————–

BAB III

HASIL DISKUSI

 3.1.    Faktor-faktor Penyebab Jatuhnya Pemerintahan Orde Baru

     Runtuhnya pemerintahan Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 yang disertai dengan tuntutan demokratisasi di segala bidang serta tuntutan untuk menindak tegas para pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia telah menjadi perubahan di Indonesia berlangsung dengan akselarasi yang sangat cepat dan dinamis. Situasi ini menuntut bangsa Indonesia untuk berusaha mengatasi kemelut sejarahnya dalam arus utama perubahan besar yang terus bergulir melalui agenda reformasi.

Ada beberapa factor yang menyebabkan runtuhnya kekuasaan orde baru dibawah kepemimpinan Soeharto antara lain sebagai berikut.

  1. Krisis Ekonomi dan Moneter

Pada waktu krisis melanda Thailand, keadaan Indonesia masih baik. Inflasi rendah, ekspor masih surplus sebesar US$ 900 juta dan cadangan devisa masih besar, lebih dari US$ 20 B. Banyak perusahaan besar menggunakan hutang dalam US Dollar. Ini merupakan cara yang menguntungkan ketika Rupiah masih kuat. Hutang dan bunga tidak jadi masalah karena diimbangi kekuatan penghasilan Rupiah.

Akan tetapi, setelah Thailand melepaskan kaitan Baht pada US Dollar, Indonesia sangat merasakan dampak paling buruk. Hal ini disebabkan oleh rapuhnya fondasi Indonesia dan banyaknya praktik KKN serta monopoli ekonomi. Pada tanggal 1 Juli 1997 nilai tukar rupiah turun dari Rp2.575,00 menjadi Rp2.603,00 per dollar Amerika Serikat. Pada bulan Desember 1997 nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika mencapai Rp5.000,00 per dollar, bahkan pada bulan Maret 1998 telah mencapai Rp16.000,00 per dollar Amerika Serikat.

Factor lain yang menyebabkan krisis ekonomi di Indonesia adalah masalah utang luar negeri, penyimpangan terhadap pasal 33 UUD 1945, dan pola pemerintahan yang sentralistik.

a.   Utang Luar Negeri Indonesia

Utang luar negeri Indonesia tidak sepenuhnya merupakan utang negara, tetapi sebagian merupakan utang swasta. Utang yang menjadi tanggungan negara hingga 6 Februari 1998 yang disampaikan oleh Radius Prawira pada sidang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi yang dipimpin oleh Presiden Soeharto di Bina Graha mencapai 63,462 milliar dollar AS, sedangkan utang pihak swasta mencapai 73,962 milliar dollar AS.

b.   Penyimpangan Pasal 33 UUD 1945

Dalam pasal 33 UUD 1945 tercantum bahwa dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat ditafsirkan bukan merupakan kemakmuran orang per orang, melainkan kemakmuran seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Sistem ekonomi yang berkembang pada masa Orde Baru adalah sistem ekonomi kapitalis yang dikuasai oleh para konglomerat dengan berbagai bentuk monopoli, oligopoly, dan diwarnai dengan korupsi dan kolusi.

c.   Pola Pemerintahan Sentralistis

Pemerintahan Orde Baru dalam melaksanakan sistem pemerintahan bersifat sentralistis, artinya semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara diatur secara sentral dari pusat pemerintahan (Jakarta), sehingga peranan pemerintah pusat sangat menentukan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Selain pada bidang ekonomi, politik sentralistis ini juga dapat dilihat dari pola pemeberitaan pers yang bersifat Jakarta-sentris. Disebut Jakarta-sentris karena pemberitaan yang berasal dari Jakarta selalu menjadi berita utama. Jakarta selalu dipandang sebagai pusat berita penting yang bernilai berita tinggi. Berbagai peristiwa yang berlangsung di Jakarta atau yang melibatkan tokoh-tokoh Jakarta dipandang sebagai berita penting dan berhak menempati halaman pertama.

2.     Krisis Politik

Pada dasarnya secara de jure (secara hukum) kedaulatan rakyat tersebut dilakukan oleh MPR sebagai wakil-wakil dari rakyat, tetapi ternyata secara de facto (dalam kenyataannya) anggota MPR sudah diatur dan direkayasa, sehingga sebagian besar anggota MPR tersebut diangkat berdasarkan pada ikatan kekeluargaan (nepotisme).

Mengakarnya budaya KKN dalam tubuh birokrasi pemerintahan, menyebabkan proses pengawasan dan pemberian mandataris kepemimpinan dari DPR dan MPR kepada presiden menjadi tidak sempura. Unsure legislative yang sejatinya dilaksanakan oleh MPR dan DPR dalam membuat dasar-dasar hukum dan haluan negara menjadi sepenuhnya dilakukan oleh Presiden Soeharto. Karena keadaan tersebut, mahasiswa yang didukung oleh dosen dan rektornya mengajukan tuntutan untuk mengganti presiden, reshuffle cabinet, dan menggelar Sidang Istimewa MPR serta melaksanakan pemilu secepatnya.

Salah satu penyebab mundurnya Soeharto adalah melemahnya dukungan politik, yan telihat dari pernyataan politik Kosgoro yang meminta Soeharto mundur. Pernyataan Kosgoro pada tanggal 16 Mei 1998 tersebut diikuti dengan pernyataan Ketua Umum Golkar, Harmoko yang pada saat itu juga menjabat sebagai ketua MPR/DPR Republik Indonesia meminta Soeharto untuk mundur.

3.     Krisis Kepercayaan

Dalam pemerintahan Orde Baru berkembang KKN yang dilaksanakan secara terselubung maupun secara terang-terangan. Hal terseut mengakibatkan munculnya ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah dan ketidakpercayaan luar negeri terhadap Indonesia.

Kepercayaan masyarakt terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto berkurang setelah bangsa Indonesia dilanda krisis multidimensi. Kemudian muncul bderbagai aksi damai yang dilakukan oleh para masyarakat dan mahasiswa. Para mahasiswa semakin gencar berdemonstrasi setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan pada tanggal 4 Mei 1998. Puncaknya pada tanggal 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti Jakarta. Aksi mahasiswa yang semula damai berubah menjadi aksi kekerasan setelah tertembaknya empat mahasiswa Trisakti, yaitu Elang Mulya Lesmana, Heri Hartanto, Hendriawan Sie, dan Hafidhin Royan.

4.    Krisis Sosial

Ada dua jenis aspirasi dalam masyarakat, yaitu mendukun Soeharto atau menuntut Seoharto turun dari kursi kepresidenan. Kelompok yang menuntut Presiden Soeharto untuk mundur diwakili oleh mahasiswa. Kelompok mahasiswa ini memiliki cita-cita reformasi terhadap Indonesia. Organisasi yang mendukung mundurnya Presiden Soeharto diantaranya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Forum Kota (Forkot).

5.    Krisis Hukum

Banyak ketidakadilan yang terjadi dalam pelaksanaan hukum pada masa pemerintahan Oede Baru. Seperti kekuasaan kehakiman yang dinyatakan pada pasal 24 UUD 1945 bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah (eksekutif). Namun pada saat itu, kekuasaan kehakiman dibawah kekuasaan eksekutif. Hakim juga sering dijadikan sebagai alat pembenaran atas tindakan dan kebijakan pemerintah atau sering terjadi rekayasa dalam proses peradilan, apabila peradilan itu menyangkut diri penguasa, keluarga kerabta, atau para pejabat negara. Reformasi menghendaki penegakan hukum secara adil bagi semua pihak sesuai dengan  prinsip negara hukum.

     3.2.     Kronologi Jatuhnya Kekuasaan Orde Baru

  • 22 Januari 1998 : Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS hingga mencapai Rp16.000,00.
  • 2 Februari 1998 : Presiden Soeharto mengangkat Wiranto sebagai panglima ABRI.
  • ü  10 Maret 1998 : Seoharto kembali terpilih menjadi presiden yang ke-7 kalinya, di damping wakil presiden B.J Habibie.
  • 4 Mei 1998 : Harga bahan bakar minyak naik hingga 71%.
  • 9 Mei 1998 : Presiden Soeharto berangkat ke Kairo, Mesir untuk menghadiri pertemuan negara-negara berkembang.
  • 12 Mei 1998 : Tragedi Trisakti, 4 orang mahasiswa Trisakti tewas.
  • 13 Mei 1998 : Kerusuhan massa terjadi di Jakarta dan Solo, Soeharto memutuskan untuk kembali ke Indonesia.
  • 14 Mei 1998 : Demonstrasi bertambah besar hampir diselurh kota-kota besar di Indonesia.
  • 18 Mei 1998 : Ketua MPR/DPR, ketua umum Harmoko mengeluarkan pernyataan agar Soeharto mundur dari jabatannya, mahasiswa menduduki gedung MPR/DPR.
  • 19 Mei 1998 : Presiden Soeharto berbicara di depan TVRI ia menyatakan tidak akan mengundrukan diri tetapi akan merombak cabinet dan membentuk Komite Reformasi.
  • 20 Mei 1998 : Amien Ras membatalkan rencana demonstrasi besar-besaran di Monas karena di jaga ketat.
  • 21 Mei 1998 : Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pukul 19.00 WIB, wakil presiden B.J Habibie menjadi presiden yang baru.

————————————————————————————————————————————————–

BAB IV

PENUTUP

4.1.     Kesimpulan

     Berdasarkan permasalah dan hasil diskusi di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut.

Factor-faktor yang menyebabkan jatuhnya pemerintah Orba adalah :

  1. Krisis ekonomi dan moneter yang menyebabkan rapuhnya fondasi Indonesia dan banyaknya praktik KKN dan monopoli ekonomi, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.
  2. Krisis politik demokrasi yang tidak dilaksanakan dengan semestinya.
  3. Krisis kepercayaan, kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto berkurang setelah Indonesia dilanda krisis multidimensi.
  4. Krisis social, gejolak politik yang tinggi yang menimbulkan berbagai potensi perpecahan social di masyarakat.
  5. Penjarahan yang dilakukan massa yaitu memperkosa warga keturunan Cina.
  6. Krisis hukum, pengadilan sangat sulit menwujudkan keadilan bagi seluruh rakyat karena sering terjadinya rekayasa dalam proses peradilan oleh para penguasa dan pejabt-pejabat negara.

4.2.     Saran

Adapun saran yang dapat di sampaikan dalam makalah tersebut adalah :

  1. Pemerintah di harapakan dapat mengawasi jalannya pemerintahan agar peristiwa masa orde baru tidak terulang lagi.
  2. Sebagai seorang pemimpin, janganlah mementingkan diri sendiri tetapi cobalah berpikir untuk mengambil gagasan yang bisa merubah khalayak ramai untuk maju dan sejahtera. Karena maju mundurnya suatu negara tergantung bagaimana pemimpinnya.
  3. Pemerintah harus mengawas ketat pejabat yang melanggar hukum, contohnya yang melakukan korupsi harus disidang secepat mungkin dan di vonis hukuman yang berat.

————————————————————————————————————————————————————————————————–

DAFTAR PUSTAKA

Mustopo Habib, dkk. 2007. Sejarah. Jakarta: Yudistira

Siwi Ismawati Nur, Sri Widiastuti. 2012. Sejarah. Jawa Tengah: VIVAPAKARINDO

http://chanichbum.wordpress.com/2009/10/14/kronologis-runtuhnya-orde-baru-2/

http://guildofnavigators.forumotion.net/t18-kelebihan-dan-kekurangan-sistem-pemerintahan-orde-baru

http://umihanasumi.blogspot.com/2011/04/jatuhnya-pemerintahan-orde-baru.html

====================================================================

Berikut adalah penyajian yang kelompok kawan saya buat, jika terdapat kesalahan dalam penyajian, saya mohon maaf. semoga bermanfaat.

—– : batas kertas, karena pada makalah, setiap bab berbeda

© Hak Cipta Tidak Dilindungi : ShareScienceBlog

Komentar
  1. sharescienceblog mengatakan:

    Reblogged this on share science blog and commented:

    Nice Post

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s